Akta- Yayasan Misi Indonesia * Notaris; Ny. St. Hj. Hajrah, SH* Tanggal 5 Pebruari 2002* Nomor 4

Berita Populer

_________________________

Translate

Cek Rekening Listrik

Cek Rek.Telepon/Spedy

Posting Web Terkait

Pasang Iklan Murah Hanya Disini !

Gugatan 14 Parpol Hasil Pemilu 2014

Misi Indonesia

Sebanyak 12 partai politik nasional dan dua partai lokal Aceh mendaftarkan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014.

"Sampai Senin (12/5) pukul 23.51 WIB, masuk permohonan dari partai politik sebanyak 14 partai politik, terdiri atas 12 partai politik nasional dan dua partai lokal Aceh. Hanya ada satu partai politik lokal di Aceh yang tidak mengajukan permohonan, yaitu Partai Aceh," kata Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar di Jakarta, Selasa dini hari.

Selain partai politik, sebanyak 30 calon anggota DPD dari 19 provinsi juga mengajukan permohonan perkara hasil pemilihan umum Pemilu 2014.

"Ada beberapa provinsi yang pemohonnya lebih dari satu seperti Sulawesi Tenggara ada dua pemohon, Banten tiga pemohon, Jawa Timur ada dua pemohon, Papua Barat dua pemohon, Papua empat pemohon, Maluku Utara dua pemohon, Maluku dua pemohon, dan Sumatera Utara dua pemohon," kata Janedjri.

Janedjri mengatakan jumlah pemohon perkara hasil pemilihan umum untuk calon anggota DPD pada 2014 mengalami peningkatan dibanding jumlah pada Pemilu 2009.

"Pada Pemilu 2009, jumlah pemohon penyelesaian sengketa Pemilu untuk calon anggota DPD ada 27 orang. Sedangkan, pada 2014 ini ada 30 orang," katanya.

Para pemohon perkara hasil pemilihan umum, lanjut Junaedjri, masih melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen permohonan yang diajukan ke MK.

"Hasil verifikasi di ruang itu adalah pertama akta penerimaan permohonan pemohon dan kedua adalah akta permohonan lengkap atau akta permohonan tidak lengkap, katanya.

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu kepada pemohon 3x24 jam atau hingga Kamis (15/5) pukul 23.51 WIB sejak penutupan pendaftaran PHPU untuk menyampaikan kelengkapan berkas permohonan.



ktf. Antara News.com 13/5/2014

Boediono " Profesor Kodok "

Misi Indonesia

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie menyebut pendapat Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia terkait faktor psikologis pasar yang dijadikan alasan penyelamatan Bank Century layaknya pendapat seorang "profesor kodok". 

Hal itu disampaikan Kwik ketika menjadi saksi ahli dalam sidang terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/5/2014). 

Mulanya, pengacara Budi, Luhut Pangaribuan, menanyakan mengenai faktor psikologis pasar itu. Menurut Luhut, saat itu keputusan harus dibuat secara cepat agar masyarakat tidak panik. Sementara itu Kwik menilai, untuk menambahkan faktor psikologis, BI harus meminta pendapat ahli psikologi terlebih dahulu. 

"Kan, keputusan harus dibuat cepat saat itu juga. Kalau mencari psikolog nanti keburu bubar ini semua" kata Luhut. 

Namun, menurut Kwik, perekonomian negara saat itu tidak dalam keadaan genting dan tergolong stabil. "Memang itu dikatakan Pak Boediono yang saya ikuti dari televisi. Dalam suasana krisis, perubahan bisa mendadak. Tapi, menurut pendapat saya itu adalah berlebihan. Dan kalau saya boleh agak kasar, menurut saya itu adalah pendapat seorang 'profesor kodok' yang tidak mengetahui lapangan," paparnya. 

Kwik juga tak sependapat dengan Boediono karena mengubah peraturan terlebih dahulu, baru kemudian membuat kebijakan. Salah satu contohnya ialah dalam mengubah peraturan BI (PBI) agar berdasarkan rasio kecukupan modal, Bank Century memenuhi syarat mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). "Boediono tuh pinter. Ubah dulu aturannya, baru buat kebijakan," kata Kwik. 

Dalam persidangan sebelumnya, Boediono mengatakan, faktor psikologis pasar menjadi alasan penyelamatan Bank Century karena pihak BI telah belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998. Menurut Boediono, tidak perlu menggunakan ahli psikologi sebab telah banyak pejabat BI yang juga dianggap ahli karena pernah merasakan kondisi krisis 1998.

di-Kutif dari Kompas.com 13/5/2014

Jabatan Ilham Berakhir

Misi Indonesia
Hari ini 8/5/2014 jabatan ilham As berakhir dan selanjutnya Ilham Arief Sirajuddin dinantikan oleh kursi pesakitan setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi PDAM. Penetapan status tersebut diumumkan, Rabu (7/5/2014) sore di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Selain Ilham As, KPK juga menetapkan Dirut PT Praya Tirta Makkasar berinisial HW sebagai tersangka. Ilham dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang dan upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dia terancam hukuman 20 tahun penjara. 
KPK menjerat keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Keduanya diperkirakan terindikasi merugikan negara kurang lebih Rp 38,1 miliar.
KPK menemukan adanya penyelewengan dalam hal pembayaran antara Pemerintah Kota Makassar dan PDAM dalam kerjasama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi air antara pemkot Makassar dengan PDAM Kota Makassar, yang diserhkan ke pihak swasta ( PT Praya Tirta ) antara 2006 sampai 2012.
Menurut hasil audit BPK ditemukan adanya potensi kerugian negara dalam tiga kerja sama PDAM dengan pihak swasta lainnya. Namun menurut Ilham katanya, kerja sama ini sebenarnya dilakukan oleh direksi dan Dewan Pengawas PDAM Makassar, bukan walikota Makassar.
Tiga kerja sama yang dimaksud adalah kontrak dengan PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu sebesar Rp 455,25 miliar. Kemudian kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp 69,31 miliar lebih.
Serta kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Baruga Asrinusa Development yang dinilai berpotensi mengurangi potensi pendapatan PDAM sebesar Rp 2,6 miliar. 
Sementara itu, hari ini akan berlangsung pelantikan walikota terpilih 2014-2019 ( Daniel & Ichal ) dianjungan pantai losari. Panitia pelantikan mengundang capres Joko Widodo, Aburizal Bakrie, dan Prabowo. Turut diundang juga, semua ketua partai dan beberapa pejabat negara.* A Ms Hersandy
di kelola dari berbagai sumber

Tukang Survey Salah Besar

Misi Indonesia


Berdasar hasil survei terbaru Jaringan Suara Indonesia (JSI) dan Institute for Social Political Economic Issue (ISPEI) di 11 daerah pemilihan (dapil) provinsi, Golkar yang dibawa kendali Syahrul Yasin Limpo, diprediksi bisa menembus 30 kursi. Pengalaman kader yang ditunjang dengan struktur partai, serta struktur kekuasaan di pemerintahan menjadi alasan kenapa Golkar bakal mengulangi kejayaan, atau bisa meningkatkan keterpurukan di Pemilu 2009 yang hanya berhasil mengamankan 18 kursi provinsi. Direktur Eksekutif ISPEI Imam Mujahidin Fahmid mengatakan, sebagai partai warisan orde baru, Golkar sangat mengerti intrik dan strategi politik yang dibutuhkan. ( Koran Sindo.Com Minggu 30 Maret 2014 )

Nah dengan kenyataan yang ada sekarang, dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, akhir pekan lalu. Hasil kursi yang diperoleh partai Golkar ternyata sangat berbeda dengan prediksi lembaga dan konsultan politik yang digunakan partai Golkar di pileg untuk Sulsel.Golkar hanya mampu membawa 18 kadernya duduk di DPRD Sulsel dari 30 target survey sebelumnya

Apakah para Tukang Survey ini mengandalakan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Sulsel adalah seorang Gubernur ? sehingga seorang kepala daerah mampu menekan warganya untuk memilih Partai tertentu ataukah karena nama-nama besar sang penguasai warisan Orde Baru itu dianggap sebagai pegangan bahwa mereka mampu untuk menduduki kursi Parlemen ? entahlah, yang jelas lagi-lagi Tukang Survey Salah Besar Padahal katanya metode yang digunakan multistage random sampling dan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan tingkat kesalahan 4 persen, sementara yang tida tercapai hampir setengah dan sudah pasti kepercayaan bukanlah 95% 
Mungkin ini adalah sebagai salah satu pelajaran berharga bagi sang caleg dan partai untuk tidak menggunakan jasa Tukang Survey dalam mendongkrak tingkat Popularitas sesorang dimana nama-nama yang telah disurvey hampir setiap saat dimunculkan dimedia agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Semestinya para Tukang Survey harus mengkritik Caleg Kliennya akan tindakan yang tidak mendapat respon dari masyarakat, agar sang caleg sadar bahwa masyarakat tidak menyukai dirinya karena berbagai hal yang tentu didapatkan dari masyarakat pemilih.  

Berapa banyak Dana sang caleg yang telah dihabiskan oleh para Survey ?, Belum lagi hampir semua Caleg Melakukan Money Politic ?  jadi jangan heran bila ada beberapa caleg yang tidak lolos meskipin telah mengahbiskan dana miliyaran rupiah.  

Menurut Opini masyarakat ada beberapa sebab sehingga Golkar Tak Dapat Melebihi Jatah DPRD Propinsi 2009 sebanyak 18 kursi meskipun jatah 75 kursi menjadi 85 kursi di 2014 telah dialokasikan, partai Golkar tak mempu menempatkan kadernya melebihi thn 2009 dengan tetap diangka 18 untuk priode 2014 -2019.
  1. Beberapa Pimpinan Partai Golakar yang Keluarga mereka menjadi Caleg   Partai Lain sehingga hampir dipastikan Suara Partai Akan terpecah.     Sebut saja Syahrul YL ketua DPD I Golkar Sulsel. ada nama dewi Yl,         ( Hanura - Kakak Kandung ), Indhira Yl ( PAN - Anak Kandung ). Kemudian Ketua      DPD II       Partai Golkar Kab. Sidrap bahkan Isteri Beliau Yang Menjadi Caleg Partai PPP
  2. Pemilih lebih cenderung ke Caleg Baru apalagi bila sama-sama melakukan Money Politic
  3. Adanya Perpecahan Internal Partai Golkar di beberapa Kabupaten sebut saja di Kab Bone.
  4. Mungkin Golkar harus berbenah diri dengan slogannya "Golkar Suara Rakyat", Padahal setelah menduduki jabatan parlemen Suara Rakyat Itu telah berubah jadi "Golkar Suara Pimpinan".
ini data hasil Survei untuk partai golkar disemua dapil: 
dapil I - 3 Kursi, Dapil II - 2 kursi, Dapil II - 4 kursi, Dapil IV - 3 kursi, Dapil V - 2 kursi, Dapil VI - 3 kursi, Dapil VII - 2 kursi, Dapil VIII - 3 kursi, Dapil IX - 3 kursi, Dapil X - 2 kursi, Dapil XI - 3 kursi. Jumlah keseluruhan 30 kursi.
  
18 Caleg Golkar yang lolos:

1.   Adnan Purcita
2.   Imran Tenri Tata
3.   Tenri Olle YL
4.   Fahruddin Rangga 
5.   Dr Rahmansyah
6.   Hois Bachtiar
7.   HM Roem
8.   Andi Mirza Riogi Idris
9.   Sofyan Syam
10. Pangerang Rahim
11. Andi Yagkin Padjalangi
12. Rusni Kasman
13. Yushar Huduri
14. Marzuki Wadeng
15. Andi Tenri Sose
16. Alfrita P Danduru
17. Muhammad Riza 
18. Armin Mustamin Toputiri


12 Nama yang diprediksi Lolos :

dapil I
- H. A Kadir Halid 
- Yusuf Gunco  
dapil II 
- Amrullah Tahir
dapil III
- Ibrahim Rewa
dapil IV
- Arfandi Idris
- Syamsuddin Zaenal 
dapil V
- A. Iskandar Latief
dapil VI
- Terpenuhi
dapil VII
- Sesuai Target
dapil VIII
- Andi Tenriatta Lantara
dapil IX
- Musyafir Kelana Arifin Nu'mang
- Lakama Wiyaka
dapil X
- Haerul Tallu Rahim
dapil XI
- Rahmat Masri Bandaso.

* A. Ms Hersandy

MISI COMPUTER

Baca Juga Yang Ini

 
Support : Creating Website | Andi Ms Hersandy Template | Andi Template
Copyright © 2014. MISI INDONESIA GROUP - All Rights Reserved
Template Modify by Creating Website
Proudly powered by Blogger