Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bukan semata urusan fiskal atau perubahan asumsi pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Lebih dari itu, persoalan
ini untuk menyelamatkan perekonomian nasional dimana di dalamnya
terdapat hajat hidup orang banyak.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal
ini dalam keterangan pers, usai melakukan pertemuan konsultasi dengan
pimpinan partai politik koalisi pemerintahan, di Puri Cikeas Indah,
Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/3) malam. Pertemuan yang juga dihadiri
Wapres Boediono dan sejumlah menteri ini berlangsung sekitar 3,5 jam,
dimulai sejak pukul 19.00 WIB.
“Banyak yang berpandangan yang tidak lengkap seolah-olah yang kita
selamatkan ini hanya urusan fiskal, hanya urusan APBN. Bukan,” kata
Presiden SBY.
Meskipun sehatnya APBN sangat penting bagi pengelolaan
perekonomian nasional, bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat, lanjut
Presiden, tetapi yang harus dilihat adalah kehidupan perekonomian
nasional dimana hajat hidup rakyat banyak ada di dalamnya. “Dimana
apabila terjadi goncangan, terjadi permasalahan-permasalahan dan tidak
dicarikan jalan keluarnya hampir pasti dampaknya langsung atau tidak
langsung akan dirasakan oleh rakyat,” SBY menjelaskan.
“Kami melihat permasalahan perekonomian nasional dalam konteks itu. Jangan direduksi seolah hanya urusan katakanlah subsidi, harga BBM, asumsi, maupun sisi-sisi fiskal yang lain,” SBY menambahkan.
Oleh karena itu, disamping agar APBN tetap sehat sesuai dengan
situasi yang ada di Indonesia tahun 2012 ini, dipastikan juga agar
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Presiden menjelaskan, dalam pertemuan dengan pimpinan parpol tadi dibahas juga mengenai kebijakan yang
harus dalam APBNP 2012 dan pengurangan subsidi untuk mengamankan
perekonomian nasional. Pemerintah mungkin perlu mengambil langkah
penyesuaian harga BBM, sekaligus kebijakan membantu kelompok masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tersebut, terutama kaum miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Semua (pemerintah dan pimpinan parpol; red) memikirkan bagaimana perlindungan sosial, bagaimana bantuan kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan dengan tepat dan sampai pada sasaran,” ujar SBY.
Pertemuan di Cikeas ini, SBY menegaskan, merupakan bentuk kepedulian jajaran koalisi yang merupakan empati kepada masyarakat
luas manakala harga BBM disesuaikan akibat dampak perekonomian global.
Pemerintah dan pimpinan parpol perlu mengambil langkah-langkah untuk
menyelamatkan perekonomian dan menyelamatkan rakyat.
“Saya sampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa jajaran partai koalisi sangat peduli pada penyelamatan
perekonomian nasional serta penyelamatan kehidupan rakyat, termasuk
dampak dari gejolak perekonomian global terhadap perekonomian kita dan
juga secara tidak langsung akan berdampak kepada masyarakat kita,” SBY menegaskan.
Namun demikian, Presiden tetap menekankan bahwa pertemuan itu merupakan forum konsultasi dan bukanlah penentuan kebijakan. Pengambilan keputusan tetap melalui mekanisme perundang-undangan, dalam soal APBNP ini adalah dilaksanakan antara pemerintah DPR.
“Jadi, sekali lagi, keputusan tidak pada forum
konsultasi ini, tapi tetap sesuai dengan sistem yang berlaku dan aturan
main yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku,” kata
SBY.
Meskipun demikian, SBY menambahkan, pemerintahan ini adalah
pemerintahan yang dibangun bersama partai koalisi. “Tentu bagaimanapun
ada misi dari pimpinan-pimpinan partai politik untuk bersama-sama
merumuskan pilihan terbaik, kebijakan terbaik, dan manakala setelah diputuskan nanti, tentu akan dikawal dan diamankan agar bisa berjalan dengan baik,” SBY menandaskan.
Presiden berharap pada Maret
ini pembahasan APBNP 2012 bisa rampung dengan baik. Dengan perubahan
tersebut diharapkan APBN menjadi lebih sehat dan bisa menyelamatkan
perekonomian nasional, dan otomatis bisa menyelamatkan kehidupan rakyat.
Pertemuan dihadiri Wapres Boediono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkeu
Agus Martowardojo, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Seskab Dipo Alam. Dari
pemimpin parpol hadir Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum,
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa,
Presiden PKS Luthfi Hassan, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Ketua
Umum PKB Muhaimin Iskandar.