Mamuju (ANTARA News) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sulawesi Barat Hamzah Hapati Hasan meminta agar Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi bersikap tegas terkait polemik yang terjadi di Kabupaten
Mamasa.
"Polemik yang terjadi di Mamasa yang menyebabkan
terjadinya bentrok antara aparat polisi dan massa pendukung setia Obed
Negodepparinding segera disikapi secara cepat," ujar Hamzah Hapati Hasan
di Mamuju, Rabu.
Ia minta agar polemik jangan dibiarkan berlarut-larut karena rawan menimbulkan konflik di masyarakat.
Menurutnya, mendagri harus lebih tegas dan segera mengeluarkan
keputusan yang bisa menyelesaikan konflik di Mamasa karena bila ditunda
maka potensi kerawanan sosial sangat tinggi.
"Ketegasan
Mendagri sangat dibutuhkan di sini. Mendagri harus secepatnya
mengeluarkan putusan sehingga ada dasar bagi kami di DPRD dan pemerintah
provinsi untuk mengambil sikap. Kami sangat ingin agar kondisi di
Mamasa secepatnya kondusif dan tak ingin ada korban," kata Hamzah.
Sedangkan tentang kemungkinan adanya perombakan struktur pimpinan
daerah di Mamasa, kata Hamzah, hal itu tak memiliki dasar hukum.
Mengembalikan posisi Ramlan Badawi dari bupati ke wakil bupati
tidak ada dasarnya, demikian pula mengembalikan jabatan bupati kepada
Obed Nego Depparinding yang sebelumnya telah diberhentikan atas dasar
putusan MA walaupun pada akhirnya telah dibebaskan dari dakwaan korupsi.
"Yang jelas kita tunggu saja keputusan Mendagri. Apapun yang
diputuskan oleh Mendagri harus kita patuhi. Saya minta semua pihak untuk
bisa menerima keputusan ini. Untuk saat ini, sebagai wakil masyarakat
Sulbar, saya meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan menjaga
kondusifnya suasana," jelas Hamzah yang juga Sekretaris Partai Golkar
Sulbar ini.
Sementara itu, sekretaris Komisi I DPRD Sulbar
Ajbar Abdul Kadir juga menyatakan, pihaknya siap menunggu instruksi atau
perintah dari pimpinan DPRD Sulbar untuk mengambil sikap sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.
Sebagai komisi yang
membidangi pemerintahan, menurut Ajbar, merupakan suatu kewajiban untuk
turut ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan yang terkait dengan
pemerintahan.
"Kami memang berencana untuk datang ke
Mamasa. Tapi, kami menunggu perintah dari pimpinan karena kami harus
turun ke lapangan secara kelembagaan, makanya harus ada penugasan
resmi," ungkap Ajbar.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Arifin Nurdin
mengatakan, sebagai pimpinan dewan, pihaknya mendukung rencana dari
anggota komisi I tersebut dan akan segera membahasnya dengan pimpinan
dewan yang lain.
"Ini ide bagus dari Pak Ajbar selaku sekretaris
komisi I. Tentunya, kami merespon dan akan dibicarakan secara
bersama-sama dengan pimpinan yang lain. Yang jelas, kami semua ingin
agar kondisi Mamasa bisa membaik secepatnya dan tidak ada korban," kata
ketua PDK Sulbar itu.
http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/37285/dprd-minta-mendagri-tegas-terkait-polemik-mamasa