SBY: Kenaikkan BBM Untuk Kesejahteraan Rakyat

Kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diterapkan pada 1 April mendatang merupakan keputusan terbaik pemerintah. Kenaikkan harga BBM diambil untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama APBNP pada 2012.

Hal itu dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II serta Sekertariat Gabungan (Setgab) koalisi pemerintahan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/3) malam.

Sejumlah anggota kabinet yang hadir adalah Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Menteri Sekertariat Negara Sudi Silalahi, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Adapun perwakilan anggota koalisi Setgab yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Catur Sapto Edi.

Presiden mengatakan kenaikkan harga BBM merupakan solusi untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. "Banyak yang berpandangan tidak lengakap seolah-olah yang kita selamatkan ini hanya urusan fiskal dan APBN. Bukan, meski pun sehatnya APBN sangat penting bagi pengelolaan perekonomian nasional. Tetapi yang kita lihat justru kehidupan ekonomi nasional, di mana hajat hidup orang banyak ada di situ (BBM)" kata SBY.
 http://www.teraspolitik.com/berita/3332/sby-kenaikkan-bbm-untuk-kesejahteraan-rakyat

LSI: Popularitas Nasdem Lampaui PKB, PPP dan PKS

BERITASATU.COM - Popularitas Partai Nasdem sampai dengan Maret 2012 semakin tinggi dan mengalahkan tiga partai kelas menengah; PKB, PPP, dan PKS.

Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 25 Februari sampai dengan 5 Maret 2012 kemarin diketahui sekitar 5,9% dari sekitar 2.418 responden yang disurvei menyatakan mereka akan memilih Partai Nasdem jika pemilu diadakan sekarang.
Sementara kecenderungan jumlah responden yang menyatakan akan memilih PKB, PPP, dan PKS hanya sekitar 5%; 3%; 5,3%; dan 4,2%.
Survei tersebut juga menunjukkan Partai Golkar saat ini masih menjadi partai yang paling diminati oleh pemilih. Sekitar 17,7% dari seluruh jumlah responden yang disurvei LSI menyatakan mereka akan memilih Golkar bila pemilu dilaksanakan sekarang.
Popularitas saingan terdekat Golkar seperti PDIP dan Partai Demokrat hanya mencapai 13,6% dan 13,4%.
Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi, saat memaparkan hasil survei mengatakan kenaikan dukungan yang diperoleh Partai Nasdem cukup besar jika dibandingkan dengan popularitas partai tersebut dalam dua tahun belakangan ini.
"Perlu dicatat dalam beberapa survei tahun 2010 dukungan pada Partai Nasdem baru 0,3%, tahun 2011 mencapai 1,3%, awal Februari 2012 mencapai 1,6% tapi secara mengejutkan dalam survei kami kali ini dukungan terhadap Partai NasDem mencapai 5,9%," kata Dodi di Jakarta, Minggu (11/3).
Diakui oleh Dodi, persentase dukungan terhadap Partai Nasdem pada tahun 2010 dan 2011 tersebut tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan hasil survei terakhir mereka. Pasalnya, bentuk pertanyaan yang diajukan kepada responden berbeda.
"Pada 2010 dan 2011 nama Partai Nasdem ada dalam daftar simulasi partai tapi partai yang disimulasi hanya partai yang punya kursi di DPR plus Nasdem. Tapi yang sekarang nama Nasdem seluruh nama partai yang ikut pemilu 2009 plus Nasdem dan Nasional Republik ada dalam daftar nama dan gambar partai," kata dosen FISIP Universitas Gadjah Mada itu.

http://id.berita.yahoo.com/lsi-popularitas-nasdem-lampaui-pkb-ppp-dan-pks-091440905.html

HARGA BBM JADI MAINAN POLITIK

Seluruh partai politik pesaing Partai Demokrat dinilai akan mendorong agar kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak terlalu tinggi. Langkah itu dinilai untuk menghindari langkah Demokrat mengambil keuntungan dari kenaikan harga yang terlalu tinggi.
Hal itu terungkap ketika rilis jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia yang disampaikan peneliti LSI, Adjie Alfaraby, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (11/3/2012). Adjie mengacu pada pengalaman kenaikan harga BBM sebelumnya. Pada 24 Mei 2009, harga bahan bakar jenis premium bersubsidi naik menjadi Rp 6.000 dari harga Rp 4.500. Pemerintah kemudian menurunkan harga premium secara bertahap, yakni pada Desember 2009 dan Januari 2009 hingga harganya kembali Rp 4.500.
Adjie menjelaskan, penurunan harga BBM ketika itu dijadikan alat untuk meraih simpati publik. Penurunan harga itu, kata dia, diklaim Partai Demokrat sebagai keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penurunan dua kali harga BBM ditambah program bantuan langsung tunai pada tahun 2008 dan 2009 membuat Partai Demokrat menanjak dari papan tengah di Pemilu 2004 menjadi pemenang Pemilu 2009.
"Ini juga menjadi momentum bagi SBY untuk menang satu putaran saja ketika Pemilu 2009. Turunnya harga BBM dan BLT sangat disukai mayoritas pemilih. Demokrat dan SBY mampu membentuk citra bahwa mereka yang berjasa," kata Adjie.
Jika berkaca pada pengalaman itu, partai lain tak ingin Partai Demokrat kembali mendapat "durian runtuh" dalam Pemilu 2014. Partai lain, lanjut Adjie, tak ingin kenaikan harga BBM yang akan diambil pemerintah sebelum April 2012 terlalu tinggi.
"Nanti memberi kesempatan pemerintah kembali menurunkan harga BBM menjelang 2014 dan itu akan menguntungkan Demokrat. Itu akan diiklankan sebagai keberhasilan SBY," ucap Adjie.
Adjie memperkirakan Partai Golkar akan keras menolak kenaikan harga BBM yang terlalu tinggi. Pasalnya, Partai Golkar telah menerima pengalaman pahit sebagai partai pendukung pemerintah.
Ketika harga BBM naik tahun 2005, Golkar kena getah dan dikritik oleh rakyat. Namun, ketika harga BBM turun hingga dua kali ditambah program BLT, Golkar tak mendapat berkah. "Program itu lebih dikapitalisasi sebagai program SBY dan Demokrat," pungkas Adjie
http://nasional.kompas.com/read/2012/03/11/17004043/Harga.BBM.Jadi.Mainan.Politik

Korupsi Era SBY...........

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menilai, serangan bertubi-tubi Wamenkumham Denny Indrayana terhadap dirinya pascakekalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN) Jakarta sesungguhnya menggambarkan kepanikan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Sejak awal memerintah, kata Yusril, SBY telah bertekad untuk memberantas korupsi dan berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi.
"Namun langkah yang ditempuh SBY bukannya menyiapkan konsepsi dan langkah besar secara sistematis dalam memerangi korupsi, melainkan membentuk tim-tim ad hoc, mulai dari Timtas Tipikor sampai Satgas Pemberantasan Anti Mafia Hukum. Hasilnya, boleh dikatakan nihil," kritik Yusril kepada Tribunnews.com, Sabtu (10/3/2012).

Korupsi, kata Yusril bukannya berhasil diberantas, tetapi justru semakin melebar dan meluas bahkan secara struktural serta sistemik. Kekuasaan rezim dibangun dengan dukungan finasial yang luar biasa untuk meraih kemenangan dalam Pemilu.
Tokoh-tokoh partai yang penguasapun, tegas Yusril bukannya menjadi pelopor pemberantasan korupsi, tetapi mulai terlibat mempraktikkannya.
"Kalau rezim dibangun dengan dukungan uang yang besar, dan pimpinan partai penguasa juga dipilih dengan uang yang  berbicara, maka apa  lagi yang diharapkan dari rezim dan partai demikian untuk memberantas korupsi di negeri ini," Yusril mempertanyakan.
Pakar Hukum Tata Negara ini menambahkan pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh. Aturan hukum harus diperbaiki dan sistem harus diperkuat. Menurutnya, adalah sia-sia berteriak ingin memberantas korupsi, sementara norma hukum tidak diperbaiki, dan sistem bernegara yang dibangun malah mendorong dan membuka peluang lebar-lebar untuk korupsi.
Di sisi lain, lanjut Yusril pemberantasan korupsi yang tidak boleh diabaikan adalah keteladanan sang pemimpin. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, terutama terhadap diri sendiri.
"Namun, rezim ini mengulang kembali praktik rezim lama. Ketika korupsi diduga melibatkan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan dan partai yang berkuasa, langkah pemberantasan korupsi seakan menjadi mandul. Rakyat takkan pernah percaya iktikad baik rezim untuk memberantas korupsi selama mega skandal korupsi seperti kasus Bank Century tak pernah tersentuh oleh hukum," tutup Yusril, seperti yg dikutif Tribun News-Jakarta